Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yakin partai pengusung
Prabowo-Gibran di DPR tak setuju memakai hak angket untuk mengusut dugaan
kecurangan Pemilu 2024 ( Arsip Partai Golkar)
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Ketua
Umum Golkar Airlangga Hartarto memastikan partai-partai pengusung
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR menolak penggunaan hak
angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai
Golkar dan [partai] koalisinya itu pasti akan menolak," kata Airlangga di
Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Airlangga juga mengatakan partai politik di luar koalisi
pemerintahan kini kian sedikit. Pasalnya, Partai Demokrat resmi bergabung
dengan pemerintah usai Presiden Joko Widodo usai Agus Harimurti Yudhoyono
dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN).
Dengan demikian, kini hanya menyisakan PKS yang berada di luar
koalisi pemerintahan.
"Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit,"
ujar Menko Perekonomian itu.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai
pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di DPR untuk
menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke partai
pengusungnya di DPR, PDIP dan PPP. Namun, usulan itu harus mendapat banyak
dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.
Akan tetapi, salah satu partai pengusung Ganjar yakni PPP belum
mau bicara banyak soal penggunaan hak angket di DPR.
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awiek mengatakan partainya
masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024.
"Kami masih fokus ngurus perhitungan suara ya di
rekapitulasi. Nantilah kami kaji data-datanya. Dan sekarang masih reses,"
kata Awiek.
Sumber : CNN Indonesia
0 Comments