Pilkada Langsung Biaya Politik Tinggi, Dorong Kepala Daerah Korupsi

 

Mendagri Tito Karnavian dalam paparannya pada acara 'Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi' di gedung KPK. (Adrial/detikcom)

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Mendagri, Tito Karnavian, menilai Pilkada langsung membuat biaya politik yang tinggi. Tito menyoroti biaya politik tinggi mendorong kepala daerah mengembalikan biaya politik sehingga korupsi.
 
"Baya politik yang tinggi yang mendorong akhirnya kepala daerah salah satunya mengembalikan biaya politik dan itu menjadi salah satu akar masalah, satu akar masalah korupsi jadi tantangan," kata Tito usai menghadiri acara 'Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi' di gedung KPK, Jakarta, Senin (8/7/2024).
 
Tito menilai menjadi sebuah tantangan menemukan sistem rekrutmen kepala daerah dengan biaya politik rendah. Selain itu, Tito mengatakan juga mencari formula untuk meningkatkan kesejahteraan aparat di daerah.
 
"Kedua adalah bagaimana kita untuk menjaga, membuat meningkatkan, kesejahteraan aparat di daerah termasuk kepala daerah," ucapnya.
 
Lebih lanjut, Tito mengatakan kepala daerah yang ditunjuk dari birokrat seperti saat ini, tidak memiliki biaya politik. Dirinya juga menegaskan tak ada transaksi di Kemendagri soal birokrat menjadi kepala daerah.
 
"Dan mereka tidak ada biaya politik, dan kami di Kemendagri sangat keras tidak boleh ada sampai ada transaksi apapun," tuturnya.
 
"Bagi Kemendagri ini lah waktu untuk kita melakukan survei penelitian plus-minus, kepala daerah hasil pilkada, plus-minus kepada daerah hasil penunjukan karena mengisi kekosongan yang waktu yang panjang ini," tambahnya.
Sumber : detiknews