MAJALAHJURNALIS.Com (Yogyakarta)
- Pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Menteri
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD
mengapresiasi usulan Presiden Prabowo Subianto soal wacana kepala daerah
dipilih oleh DPRD. Mahfud melihat usulan tersebut sebagai
sesuatu yang positif dalam konteks ada evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan
kepala daerah. "Bagus, menurut saya itu bagus,
dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita
bicarakan. Tapi, harus dievaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga
jorok yang sekarang terjadi ini," kata Mahfud di UII, Sleman, DIY, Jumat
(13/12/2024). Mahfud berujar, saat era kepresidenan
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir September 2014 silam, pernah disahkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Akan tetapi, hanya dalam hitungan hari
atau pada awal Oktober tahun itu SBY memutuskan memilih penerbitan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk tetap mempertahankan pilkada
secara langsung. "Dicabut lagi hanya dua hari
karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu," kenang Mahfud. Mahfud beranggapan usulan Prabowo ini
bisa dibicarakan lebih jauh, mempertimbangkan salah satunya keterpenuhan asas
demokrasi dalam Pilkada. "Nantilah didiskusikan
demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun," pungkasnya. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto
melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota
kembali dipilih oleh DPRD. Ia menilai sebagaimana yang diterapkan
di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. "Saya lihat negara-negara
tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD,
sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,"
kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul,
Kamis (12/12/2024) malam WIB. Prabowo menyebut hal itu turut menekan
anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada. Dia juga
menyatakan uang anggaran untuk Pilkada itu bisa digunakan untuk hal lain yang
lebih penting bagi masyarakat. "Efisien enggak keluar duit kayak
kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki
sekolah, bisa perbaiki irigasi," ucap Prabowo. "Ini sebetulnya begitu banyak
ketum parpol di sini. Sebenarnya kita bisa putuskan malam ini juga,
gimana?" Imbuhnya. Prabowo juga menyinggung mahalnya
biaya politik yang harus dikeluarkan oleh kontestan di gelaran pilkada. Pria
yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menyatakan bahwa harus ada
perbaikan sistem yang harus dibenahi bersama. "Kemungkinan sistem ini terlalu mahal.
Betul? dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga yang menang lesu,
apalagi yang kalah," ujar Prabowo. "Berapa puluh triliun habis dalam
satu-dua hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,"
tambahnya. Sumber : CNN Indonesia
0 Comments