Menteri
PU Dody Hanggodo dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).(Dok. Youtube Komisi V DPR RI)
MAJALAHJURNALIS.Com
(Nusantara) - Menteri Pekerjaan
Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk proyek
Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 14,87 triliun.
Angka
tersebut masuk ke dalam total tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian
PU untuk tahun 2025 yakni sebesar Rp 60,6 triliun.
"Untuk
tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6
triliun," ucap Dody dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di
Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024).
Secara
rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.
Anggaran
tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat
Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan
duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
Kemudian
untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan
untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi,
gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan
Intelijen Negara (BIN).
Pada
kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan
bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.
Yakni,
Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur
Sipil Negara (ASN).
"Ekosistem
kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso
yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga," ungkap Basuki
saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Basuki
mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36
unit, menjadi 48 unit.
Basuki
juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.
"Bertahap
kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua
sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa,
termasuk huniannya," tutur Basuki.
Sumber
: Kompas.com
0 Comments