Kondisi Jalan Menuju Pelabuhan Internasional Belawan Rusak Parah, FKMP: Seperti di Desa Tertinggal

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Kondisi jalan menuju pelabuhan Internasional Belawan dan pelabuhan Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) Belawan kembali menuai sorotan keras. Infrastruktur akses menuju kawasan vital ekspor-impor di Sumatera Utara itu dinilai memprihatinkan karena dipenuhi lubang, gelombang, dan kerusakan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
 
Ironisnya, pelabuhan yang menyandang status internasional itu justru dinilai memiliki akses jalan yang jauh dari layak. Kondisi tersebut memantik kritik tajam dari Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Pesisir (FKMP), Ismanto.
 
Menurut Ismanto, kerusakan jalan menuju pelabuhan merupakan potret buruk pengelolaan kawasan strategis yang seharusnya menjadi wajah utama gerbang logistik nasional di Sumatera Utara.
 
 “Pelabuhan Belawan ini dilabel sebagai pelabuhan internasional, tapi jalan masuknya berlubang dan bergelombang. Ini bukan cerminan kawasan strategis nasional, tapi ibarat jalan di desa tertinggal,” tegas Ismanto, Kamis (9/4/2026) beberapa hari lalu.
 
Ia mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah pusat maupun pengelola pelabuhan terhadap kondisi infrastruktur dasar yang setiap hari dilintasi kendaraan berat, angkutan logistik, hingga masyarakat umum.
 
Ismanto juga menyoroti kemungkinan adanya persoalan dalam penganggaran dan prioritas penggunaan dana, terutama terkait perbaikan akses menuju kawasan pelabuhan yang menjadi urat nadi perekonomian.
 
“Patut dipertanyakan, apakah pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran perbaikan jalan ke PT Pelindo? Atau memang tidak ada kebijakan penggunaan anggaran pendapatan untuk memperbaiki akses menuju pelabuhan internasional ini? Kalau pun ada, ke mana anggaran itu?” ujarnya.
 
Tak hanya soal infrastruktur, FKMP juga menyoroti ketimpangan sosial yang dinilai masih sangat mencolok di kawasan sekitar pelabuhan. Menurut Ismanto, besarnya pendapatan dari sektor jasa pelabuhan Internasional Belawan seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

 
Namun fakta di lapangan, kata dia, masyarakat sekitar justru masih bergulat dengan persoalan kemiskinan dan minimnya dampak langsung dari aktivitas ekonomi pelabuhan.
 
“Pendapatan dari sektor jasa di Pelabuhan Belawan sangat besar untuk Sumatera Utara, tapi masyarakat sekitar tetap miskin. Ini pertanyaan serius. Dana CSR ke mana? Jangan sampai hanya sebatas pencitraan,” katanya.
 
Atas dasar itu, FKMP mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dan memerintahkan aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan pelabuhan, khususnya di sektor pendapatan dan belanja operasional UTPK Belawan.
 
Ismanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri untuk melakukan penelusuran secara terbuka dan profesional apabila ditemukan indikasi penyimpangan anggaran.
 
“Kalau memang ada dugaan permainan anggaran pendapatan dan pengeluaran, harus dibuka seterang-terangnya. Jika terbukti, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
 
Sorotan terhadap kondisi jalan menuju Pelabuhan Belawan bukan kali pertama mencuat. Infrastruktur akses yang rusak selama ini kerap dikeluhkan para sopir angkutan, pelaku usaha, hingga warga sekitar karena dinilai menghambat mobilitas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
 
Sebagai salah satu pelabuhan utama di Indonesia bagian barat, kondisi akses menuju Pelabuhan Internasional Belawan dinilai semestinya menjadi prioritas pembenahan. Sebab, wajah pelabuhan bukan hanya ditentukan oleh aktivitas bongkar muat dan arus peti kemas, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur dasar yang menopangnya.
 
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Pelindo maupun pengelola UTPK Belawan terkait kritik dan desakan audit yang disampaikan Ismanto. (red)