Wakil
Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.@Kemnaker
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) -
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyesalkan tindak premanisme ke
pabrik. Hal itu membuat kalangan industri menjadi gerah, bahkan membuat tak
sedikit investor menunda investasinya ke Indonesia.
Terkait
ini, Kemnaker akan mengundang semua pemangku kepentingan untuk duduk satu meja
mencari solusi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer
menegaskan organisasi masyarakat (ormas) bergaya preman harus dihentikan.
"Kalau
masalah ini tidak segera ditanggulangi akan mengganggu penyediaan lapangan
kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata
pemberantasan," kata aktivis 98 yang dipanggil Noel dalam keterangan
tertulis, Rabu (26/3/2025).
Wamenaker
mengatakan, jauh sebelum lebaran masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini sudah
ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian
Investasi, dan para pengamat.
Semuanya
menyesalkan tindakan ormas yang bergaya preman menekan perusahaan meminta
sumbangan, pekerjaan, limbah dan fasilitas lain. Belakangan, kalangan ormas
memanfaatkan situasi dengan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara
bergaya preman.
Noel
mengatakan, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian
Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri),
Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat
(Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kemudian
Pemda Jawa Tengah (Jateng), Yogyakarta, dan Jawa Timur. "Langkah pertama
kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh
provinsi," Noel menjelaskan.
"Kita
akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan
Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme
yang meresahkan pabrik/perusahaan," katanya.
Menurut
Noel hanya tindakan pidana yang bisa memberantas ormas bergaya premanisme.
Dalam hal ini Pemda dan Polri turut berperan dalam menanggulangi masalah
tersebut.
Sumber
: detikfinance
0 Komentar