Presiden Prancis Emmanuel Macron.@CNBC Indonesia
MAJALAHJURNALIS.Com (Paris)
- Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar mengecam
pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyebut bahwa Paris dapat
mengakui negara Palestina paling lambat Juni 2025.
Saar menyebut langkah tersebut sebagai
hadiah bagi terorisme dan tidak akan membawa perdamaian di kawasan Timur
Tengah.
"Pengakuan sepihak terhadap
negara Palestina fiktif oleh negara mana pun, dalam kenyataan yang kita semua
tahu, akan menjadi hadiah bagi teror dan dorongan bagi Hamas," tulis Saar
melalui platform X, Kamis (10/4/2025).
"Tindakan semacam ini tidak akan
mendekatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, justru sebaliknya,
hanya akan menjauhkannya," lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah
Macron mengumumkan rencana Prancis untuk mengakui negara Palestina dalam waktu
dekat, bahkan mungkin dalam konferensi PBB di New York pada bulan Juni
mendatang. Macron menegaskan bahwa langkah tersebut adalah bagian dari upaya
menyelesaikan konflik panjang Israel-Palestina.
"Kita harus bergerak menuju
pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,"
ujar Macron dalam wawancara dengan France 5 saat melakukan kunjungan resmi ke
Mesir.
Selama ini, Prancis dikenal sebagai
pendukung kuat solusi dua negara, terlebih sejak serangan berdarah pada 7
Oktober 2023 yang dilakukan kelompok militan Hamas di wilayah Israel. Namun,
pengakuan resmi terhadap negara Palestina oleh Paris akan menjadi pergeseran
kebijakan luar negeri yang signifikan dan berpotensi memperburuk hubungan
diplomatik dengan Israel.
Dalam kunjungannya ke Mesir, Macron
juga menggelar pembicaraan tingkat tinggi bersama Presiden Mesir Abdel Fattah
El-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II. Pembicaraan tersebut untuk mencari
solusi diplomatik terhadap ketegangan regional yang terus meningkat, termasuk
pengakuan negara Palestina.
Sumber : Beritasatu.com
0 Komentar