Kompromi Politik Elit di Jawa dengan Pihak Asing dan Timur Asing Rugikan Rakyat dan Negara akan Meruntuhkan Keutuhan NKRI. Menggiring Rakyat Menuju Jalan Perbudakan

 Oleh : Ir. Abdullah Umar

TNI tak seharusnya membiarkan hal-hal tingkah laku politik Elit-elit  di Pusat dan di Daerah yang menghancurkan martabat rakyat dan yang merusak keutuhan NKRI Hegemoni asing dan Timur asing ditambah kompromi Elit-elit politik kotor terasa kini telah meletakkan derajat kehidupan ekonomi, sosial, hukum rakyat dalam posisi hilangnya ketentraman, hilangnya kenyamanan, hilangnya keadilan, jauh dari memperoleh kesejahteraan dan beroleh masa depan dan serasa menjadi sapi perahan elit-elit di Jawa serta digiring menuju jalan perbudakan (The Road Of Serfdom)

MAJALAHJURNALIS.Com - Jangankan rakyat Aceh, Papua dan Sulawesi atau Kalimantan dan Provinsi Riau maupun Sumatera Barat lihat Pati adalah contoh rakyat yang sudah cemas dan putus harapan.
 
Ya tak bisa disangkal, kini rakyat serasa tak punya harapan untuk mendapatkan hidup yang nyaman, tentram, tak punya harapan masa depan dan sangat miris di injaknya harkat dan martabat sebagai manusia jika masih bersandar pada elit-elit di Jawa atau kinerja menteri-menteri di kabinet Presiden Prabowo.
 
Sikap dan kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani sungguh sangat-sangat merendahkan martabat guru dengan statement, 'Bahwa Guru Beban Negara', selain itu jika sampai pada kondisi kebijakan mendulang devisa negara harus dari pengutipan berbagai pajak pada rakyat, hal itu sekaligus  menggambarkan bahwa NKRI sudah tak punya hasil kekayaan alam seperti Tambang minyak, batubara, emas, nikel, timah, bauksit, perkebunan dll. Hal demikian menggambarkan Menteri BUMN Eric Tohir tidak becus untuk mengelola BUMN.
 
Selain itu yang buat rakyat cemas lagi serta tak punya martabat ialah pernyataan Menteri Negara Agraria Nusron Wahid, 'Bahwa Rakyat Tak Punya Hak Atas Tanah dan Semua Adalah Milik Negara'. sementara kita tahu ada monopoli penguasaan tanah yang ngangkangi pasal 7, 10, 17 UU Pokok Agraria  yakni konglomerat timur asing maupun asing.
 
Belum lagi kebijakan coba-coba Mendagri yang menetapkan beberapa pulau di Aceh menjadi masuk wilayah Sumatera Utara yang cukup membuat sentimen rakyat dan ketidakpercayaan rakyat pada kinerja Pusat pada Daerah.
 
Belum lagi keseharian rakyat dihadapankan dengan masalah penegakan hukum yang tebang pilih, tak terlihat supremasi hukum dan persamaan hukum, rakyat maling kambing/lembu bisa tahunan bahkan mati, sementara yang meraup trilyunan rupiah tak sampai 5 tahun, rakyat melamar kerja harus ada SKCK sedang terpidana masih bisa mengelola keuangan/jadi pejabat negara.
 
Rakyat makin terjepit lagi dilingkungan terjadi wabah sabu yang merusak generasi dan ekonomi keluarga. Namun walau ada pos polisi, sudah digrebek tetap saja bandar sabu tak tersentuh hukum, bandar sabu sangat disegani dan ditakuti rakyat, contoh di Kampung Narkoba di Medan Denai tepatnya di Jermal 15 berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan yang sudah di demo HMI Sumut, namun GS BD sabu yang terkenal tak tersentuh hukum juga.
 
Yaah hukum hanya berlaku untuk si miskin, bodoh dan dungu itu sangat terasa.
 
Atas kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum serta kepentingan keamanan dan keutuhan NKRI maka kita berharap;

• Presiden Prabowo memberhentikan Menteri yang tak berpihak pada rakyat dan negara serta tak becus bekerja.
• Presiden Prabowo menasionalisasikan Perusahan Asing setidaknya 20% menjadi milik NKRI.

 
Ketika supremasi hukum lenyap, persamaan hukum tidak diperoleh rakyat serta hilangnya kenyamanan, ketentraman dan hilangnya martabat rakyat, serta rakyat sudah jadi objek pemerasan dan intimidasi aparat yang berkolaborasi dengan aparat, bahkan hilangnya martabat rakyat dan bangsa akibat rusaknya kehidupan sosial, ekonomi, politik dan keutuhan bangsa, maka TNI seharusnya tak boleh membiarkan hal-hal tersebut, TNI harus menjaga kenyamanan hidup rakyat, haruslah menjaga martabat rakyat bangsa dan negara.
 
Sekali lagi, kami ulangi Presiden Prabowo dan TNI harus melakukan tindakan konkrit bukan pidato-pidato (omon-omon belaka) kompromi-kompromi politik dengan asing dan timur asing yang merugikan negara dan rakyat harus segera dihentikan.
 
Rakyat didaerah sudah kecewa dan cemas, serta serasa tak punya martabat jika harus menyandarkan harapan pada elit-elit politik di Jawa. Kita berdoa Presiden dan TNI bisa mempercepat PERUBAHAN yang nyata bermanfaat bagi rakyat.. (Penulis adalah Ketua Ikatan Keluarga Anak Melayu Serdang (Suku Serumpun) Sejiwa Sekata)