Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade.@Beritasatu.com/Yustinus
Patris Paat.
MAJALAHJURNALIS.Com (Sijunjung) - Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menyatakan
seluruh fraksi di DPR telah sepakat menghapus tunjangan perumahan bagi anggota
dewan. Keputusan itu diambil setelah adanya protes masyarakat terkait fasilitas
yang dinilai berlebihan.
“Hasil
keputusan kemarin, seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,”
ujar Andre Rosiade saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat,
Jumat (5/9/2025) dilansir Antara.
Selain itu,
DPR juga menyetujui moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Andre,
langkah ini merupakan bagian dari transformasi agar DPR lebih fokus melayani
rakyat. “Sementara hal-hal lain masih akan diputuskan pimpinan DPR RI,”
tambahnya.
Pernyataan ini
menanggapi aspirasi yang disuarakan dalam tuntutan 17+8 oleh ratusan mahasiswa
dan berbagai elemen masyarakat di depan gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.
Andre
menegaskan DPR bersama pemerintah serta lembaga negara lain akan berusaha
memenuhi aspirasi rakyat. “Kami akan menjalankan tuntutan mahasiswa dan
masyarakat secara umum demi DPR yang lebih baik,” ujarnya.
Untuk
diketahui, dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 telah diserahkan langsung ke DPR
oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, yang terdiri dari pemengaruh,
musisi, komunitas, hingga jaringan organisasi masyarakat sipil. Aspirasi
tersebut juga sebelumnya digerakkan melalui kampanye di media sosial,
pengiriman surel ke 580 anggota DPR, hingga petisi daring.
Sumber : Beritasatu.com
.jpeg)
0 Komentar