MAJALAHJURNALIS.Com (Washington DC) - Perang antara Amerika Serikat
dan Iran memasuki pekan ketiga. Namun hingga kini, Kongres Amerika Serikat (AS)
belum secara terbuka menguji alasan yang diajukan pemerintahan Presiden Donald
Trump terkait konflik tersebut.
Anggota Partai Republik di Kongres sejauh ini
cenderung menghindari perdebatan publik mengenai perang itu. Kondisi tersebut
terjadi meskipun senator dari Partai Demokrat berupaya menggunakan berbagai
mekanisme parlemen untuk menuntut digelarnya sidang dengar pendapat dengan pejabat
pemerintahan Trump.
Karena semakin frustrasi, Demokrat bahkan mengancam
akan memaksa digelarnya serangkaian pemungutan suara terkait perang tersebut
dalam pekan ini untuk menekan Partai Republik agar mengambil langkah.
“Kami sama sekali tidak memiliki pengawasan terhadap
apa yang dilakukan eksekutif, sementara kita menghabiskan sekitar satu miliar
dolar per hari. Kami juga gagal melakukan debat atau diskusi substantif
mengenai hal ini,” kata Senator Partai Demokrat Cory Booker dari New Jersey
dilansir dari AP, Senin (16/3/2026).
Peran Kongres dalam proses pengambilan keputusan
terkait konflik ini menjadi perdebatan besar. Padahal para legislator sebenarnya
memiliki kewenangan untuk memengaruhi arah perang tersebut.
Hingga saat ini setidaknya 13 anggota militer Amerika
Serikat dilaporkan tewas dan miliaran dolar telah dikeluarkan untuk operasi
militer. Presiden Trump juga belum meminta persetujuan Kongres sebelum
melancarkan serangan terhadap Iran.
Pada hari ke-17 konflik yang jatuh pada Senin
(16/3/2026), anggota parlemen dari Partai Republik masih terlihat enggan
mendukung gagasan untuk segera menggelar kesaksian publik di Kongres.
Sikap Pimpinan Partai Republik
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan tidak
memperkirakan akan ada sidang khusus yang membahas perang Iran dalam waktu
dekat. Meski demikian, menurutnya isu tersebut kemungkinan muncul dalam sidang
rutin terkait kebijakan militer dan anggaran pertahanan.
“Mereka sudah memberikan penjelasan kepada kami,” kata
Thune yang merujuk pada sesi pengarahan tertutup yang diberikan pemerintahan
Trump kepada anggota Kongres, seperti dilansir AP.
Ia juga menyinggung konferensi pers rutin dari Menteri
Pertahanan Pete Hegseth serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine yang dinilai
telah menjawab berbagai pertanyaan publik.
Sejumlah ketua komite di Senat yang menangani isu
keamanan nasional juga menyatakan belum memiliki rencana segera menggelar sidang
khusus terkait konflik tersebut.
Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Roger Wicker
mengatakan pengawasan tetap akan dilakukan melalui sidang-sidang rutin di
Capitol Hill.
“Kami akan melakukan pengawasan yang luas dan
menyeluruh,” ujar Wicker.
Beberapa anggota Partai Republik juga mulai bersiap
menghadapi kemungkinan permintaan tambahan anggaran dari pemerintahan Trump
untuk membiayai operasi militer tersebut.
Kegelisahan Partai Republik
Meski sebagian besar Partai Republik mendukung
keputusan Trump menyerang Iran, beberapa di antaranya mulai menunjukkan
kegelisahan terhadap minimnya penjelasan dari pejabat tinggi pemerintahan.
Senator dari Alaska Lisa Murkowski mengatakan ia tidak
ingin hanya menerima tagihan biaya perang dari departemen pertahanan tanpa
pembahasan lebih lanjut dengan Kongres.
“Saya tidak ingin hanya diberi tagihan dari departemen
pertahanan yang menyatakan berapa biaya yang harus dibayar. Saya ingin mereka
terlibat langsung bersama kami,” ujarnya.
Senator Republik lainnya, John Kennedy dari Louisiana
menyebut sesi pengarahan tertutup yang digelar pekan lalu sebagai pemborosan
waktu.
Meski demikian sebagian besar anggota Partai Republik
tetap mendukung keputusan Trump melancarkan serangan terhadap Iran, walaupun
muncul kekhawatiran konflik dapat berlangsung lebih lama.
Trump sendiri beberapa kali menyampaikan tujuan perang
yang berbeda-beda, mulai dari melemahkan kemampuan militer Iran hingga menuntut
penyerahan tanpa syarat.
Demokrat Siap Paksa Voting
Pada sisi lain, Partai Demokrat bertekad menggunakan
berbagai cara untuk mendorong pembahasan publik mengenai konflik tersebut.
Sekelompok enam senator Demokrat menyatakan jika tidak
dijadwalkan sidang dengar pendapat dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth,
Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta pejabat kabinet lainnya, mereka akan memaksa
pemungutan suara terkait resolusi kewenangan perang.
Jika resolusi tersebut disahkan, Presiden Trump harus
memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan serangan tambahan terhadap
Iran.
Meski kemungkinan resolusi tersebut kecil untuk
disetujui karena Kongres saat ini dikuasai Partai Republik, langkah itu tetap
berpotensi memicu perdebatan publik yang lebih luas mengenai konflik tersebut.
Senator Demokrat Chris Murphy menegaskan partainya
tidak akan membiarkan isu perang Iran diabaikan oleh Kongres.
“Kami tidak akan membiarkan Senat melanjutkan
pekerjaan seperti biasa. Kami tidak akan membiarkan Senat dibungkam,” tegasnya.
Diketahui, konflik dengan Iran juga memunculkan
perbedaan sikap di internal basis pendukung gerakan Make America Great Again
(MAGA). Sebagian kelompok mendukung langkah militer terhadap Teheran, namun
tidak sedikit pula yang menentangnya karena dianggap bertolak belakang dengan
janji Donald Trump untuk menghindari keterlibatan Amerika Serikat dalam perang
baru.
Walau menuai kritik dari sejumlah figur konservatif,
Trump tetap menyatakan optimistis para pendukung utamanya akan terus berdiri di
belakangnya dalam menghadapi situasi tersebut.
Di tengah dinamika politik yang berkembang, sejumlah
pengamat menilai situasi ini bisa menjadi peluang bagi Partai Demokrat untuk
meraih keuntungan politik pada pemilihan paruh waktu mendatang, terutama jika
dampak ekonomi dari konflik tersebut semakin dirasakan oleh masyarakat.
Sumber : Beritasatu.com
|
0 Komentar