Ketua FKTLML : Rakyat Petani Resah, Kehadiran Personil Kodaeral 1 TNI AL di Lahan Pertanian Warga Desa Limau Manis

FKTLML Akan Surati Panglima TNI, KSAL hingga Presiden Prabowo Subianto

Terekam kamera saat personil TNI AL melarang para petani melakukan penanaman dilahan yang selama ini dikelola mereka.@MJ

Hadir kala itu Perwakilan DPRD Deli Serdang Siswo Adi Suwito, DPRD Sumut Wagirin Arman, Dinas Pertanian Deli Serdang dan Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol Menson Nainggolan. Pak Kompol Menson berpesan agar saya tetap jadi motor penggerak anggota dan tidak segan koordinasi dengan instansi terkait demi suksesnya program ketahanan pangan

MAJALAHJURNALIS.Com (Deliserdang) - Ketua Forum Kelompok Tani Desa Limau Manis Medan Senembah (FKTLML), Umar Samosir, Selasa (23/6/2026),  mempertanyakan kehadiran jajaran Komando Daerah Maritim (Kodaeral) 1 TNI Angkatan Laut yang menggelar kegiatan dilahan pertanian Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu (17/6/2026) lalu.

 

Menurutnya lahan tersebut selama ini telah dikelola oleh Kelompok Tani Binaan FKTLML untuk program Ketahanan Pangan.

 

Lalu mengapa tiba-tiba ada personil dari Angkatan Laut ingin menguasai lahan yang selama ini kami kelola dan sudah bertahun-tahun. Anehnya lagi, oknum Angkatan Laut itu melakukan kegiatan serimonial penanaman cabai yang dihadiri pejabat Kodaeral 1, seperti;

• Kapoksahli Kodaeral 1 Kolonel Mar Rivelson Saragih.
• Aster Kodaeral 1 Kolonel Laut (Teknik) Evi Bayu. 
• Danpomal Kodaeral 1 Kolonel Laut (PM) Triono Adi Susilo.
  
• Danpomal Kodaeral 1 Kolonel Laut (PM) Triono Adi Susilo.
• Danpomal Kodaeral 1 Kolonel Laut (PM) Triono Adi Susilo.
• Dandenintel Kodaeral 1 Kolonel Laut Dwi Prasetyo.
• Kadispen Kodaeral 1 Kolonel Eko C. Yudianto.
• Kadister Kodaeral 1 Kolonel Mar Farick.
• Kadiskum Kodaeral 1 Kolonel Laut Haridus, dan.
• Kadisenlek Kodaeral 1 Kolonel Laut Robert Sirait.

 

Masih dijelaskan Umar, dalam kegiatan itu turut hadir juga Rahman dari PMO Aset PTPN 1 Regional 1 (d/h) PTPN II dan dari Pemkab Deli Serdang hadir Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Dian D. Ginting bersama Kepala UPT Pertanian Yanti, serta unsur Satpol PP Deli Serdang.

 

Seperti penjelasan Kadispen Kodaeral 1 Kolonel Eko C. Yudianto yang kami dengar, bahwa program ini bentuk dukungan TNI AL terhadap kebijakan pemerintah memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional lewat optimalisasi lahan produktif.

 

Padahal lahan yang ingin dikuasai TNI AL adalah lahan seluas ±270 hektare rencananya ditanami kedelai, cabai, padi, ubi dan jagung. Tahap awal difokuskan ke kedelai sebagai komoditas utama. Dan itu yang selama ini dikerjakan oleh para petani tergabung di FKTLML.

Personil Kodaeral 1 TNI AL sedang menanam cabai dilahan warga yang selama ini dikerjakan masyarakat petani.@MJ

Kami dari FKTLML sangat kecewa, karena kegiatan itu terjadi tumpang-tindih dengan program ketahanan pangan yang sudah kami jalankan dilahan yang sama sejak lama. Kami menduga, ini hanya akal-akalan saja.

 

“Kami sudah jauh-jauh hari melaksanakan program ketahanan pangan dilahan ini. Tahun lalu kami sudah menanam ubi dan jagung sebagai bagian dari program nasional”, jelas Umar lagi.

 

Ia mengingatkan, lahan itu juga pernah dikunjungi pejabat daerah dan Forkopimda saat program ubi-jagung berjalan.

 

Hadir kala itu Perwakilan DPRD Deli Serdang Siswo Adi Suwito, DPRD Sumut Wagirin Arman, Dinas Pertanian Deli Serdang dan Kabag SDM Polresta Deli Serdang Kompol Menson Nainggolan.

 

“Pak Kompol Menson berpesan agar saya tetap jadi motor penggerak anggota dan tidak segan koordinasi dengan instansi terkait demi suksesnya program ketahanan pangan”, kata Umar kepada awak media mengulangi perkataan Kompol Merson Nainggolan.

 

“Tiba-tiba Angkatan Laut ingin mengelola lahan yang selama ini kami kelola. Naifnya, ada anggota yang dapat tekanan agar tidak lagi menanam ubi lagi. Kami hanya petani biasa yang mencari nafkah dan mendukung program pemerintah. Selama ini juga kami terdata dan dapat pupuk dari pemerintah,” ujarnya kecewa.

Umar juga menyoroti keterlibatan TNI AL dilahan pertanian, “Setahu saya tugas Angkatan Laut hanya menjaga wilayah kemaritiman, batas negara di laut, serta pilar pertahanan keamanan negara. Seharusnya melindungi rakyat, bukan membuat rakyat petani terusik mencari rezeki,” tegasnya.

 

Ia mempertanyakan dasar hukum klaim lahan itu. Mengacu SK Kepala BPN No. 42/HGU/BPN/2002 tentang perpanjangan HGU di Deli Serdang, poin H menyebut lahan seluas 1.360,6900 hektare termasuk daerah Limau Manis tidak diberi perpanjangan HGU ke PTPN 2. Lahan itu justru harus melalui proses pemberian hak tersendiri karena belum bersertifikat/belum terdaftar.

 

“Kalau kita lihat SK BPN itu, tanah Limau Manis belum diterbitkan sertifikat haknya. Kami sudah kelola lahan ini lebih 25 tahun Kenapa tiba-tiba diklaim?” tanyanya.

 

Atas kondisi itu, Umar menyatakan akan mengirim surat resmi ke Panglima TNI, KSAL hingga Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan meminta kejelasan dan perlindungan hukum bagi rakyat petani yang selama ini terlindungi.

 

“Kami berharap ada kejelasan dan perlindungan bagi rakyat petani yang selama ini mengelola lahan dan menjalankan program ketahanan pangan nasional”, pungkasnya. (AS)