Gubernur Bobby Nasution bersama sejumlah
anggota DPRD Sumut di Nias.@dok. Istimewa.
MAJALAHJURNALIS.Com (Medan)
- Kegiatan Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution berkantor
di Nias bareng DPRD Sumut dinilai jadi legacy (warisan) baru di Sumatera Utara.
Di sejumlah momen keakraban, Bobby juga dinilai memberi pesan bahwa
pemerintahannya yang agile (lincah, cekatan) inklusif dan kolaboratif.
Penilaian itu dikemukakan Akademisi
Universitas Dharmawangsa Medan, Dr Rahman Tahir, M.IP Sabtu (8/8/2026), di
Medan.
"Gubernur Bobby telah membangun
legacy baru dalam tata kelola pemerintahannya dengan 'ngantor bareng' Komisi D DPRD
Sumut turun langsung ke Nias untuk melihat dan mengawal pembangunan," kata
Rahman Tahir.
Dosen Administrasi Publik Universitas
Dharmawangsa itu menegaskan, tradisi legacy baru yang digagas Bobby merupakan
langkah visioner dan diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah di Indonesia
khususnya para bupati/walikota di Sumut sebagai role model kepemimpinan Agile
Government.
"Ini sangat jarang dimiliki
gubernur atau kepala daerah lain. Bobby secara terbuka mengajak legislatif
untuk bersama-sama turun langsung mengawasi pembangunan," kata Tahir.
Secara kelembagaan, gubernur
menjalankan pemerintahan daerah, melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan
perangkat daerah. Sementara DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan
daerah, anggaran, dan pengawasan.
"Perbedaan fungsi tersebut justru
merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan daerah,"
kata Rahma Tahir.
Karena itu, bagi Bobby, Nias sebagai
daerah tertinggal menjadi tempat yang tepat untuk mengimplementasikan tagline
'Kolaborasi Sumut Berkah'. Bahwa Tagline ini tidak berhenti hanya pada narasi
tetapi percepatan pembangunan, pemerataan, pengawasan DPRD, dan pelayanan
masyarakat dapat berjalan bersama (inklusif).
"Program berkantor di Nias memang
dirancang Bobby untuk mempercepat pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur di wilayah yang selama ini dianggap tertinggal. Di bawah tangan
dingin Bobby, kedua lembaga mampu berjalan beriringan karena memiliki tanggung
jawab yang sama untuk memastikan pembangunan berjalan efektif," ucapnya.
Rahman melihat, langkah Bobby
melibatkan Komisi D sebagai pesan bahwa dirinya bukan pemimpin eksklusif serta
antikritik.
Menurutnya, seorang kepala daerah
justru akan semakin kuat ketika kebijakannya terbuka untuk dilihat, diuji, dan
dikritisi oleh lembaga yang memang memiliki fungsi pengawasan.
"Gubernur kita ini sangat cerdas
dan layak diapresiasi. Meskipun di tengah dinamika yang terjadi di DPRD beliau
tetap menggap pengawasan dan kolaborasi itu sangat penting," katanya.
Dengan ini, dapat terlihat sebenarnya
diantara eksekutif dan legislatif tidak ada permasalahan. Tergambar bagaimana
dua institusi dengan fungsi berbeda, dapat hadir di Nias untuk melihat
persoalan yang sama demi kemaslahatan dan optimalisasi pembangunan masyarakat
Nias.
Sumber : detiksumut
0 Komentar