Johnny Plate Jadi Tersangka Muncul Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

 

Menkominfo Johnny G Plate. ©2023 Merdeka.com

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi BTS 4G. Mantan Sekjen Partai NasDem itu pun langsung dijebloskan ke penjara.
 
Ditahannya Plate tentu saja memunculkan isu reshuffle kabinet. Namun, NasDem bakal tetap diberi jatah pergantian menteri atau justru didepak dari koalisi pemerintahan.
 
Kemungkinan didepak bisa saja terjadi, mengingat NasDem berkoalisi dengan oposisi saat ini yaitu PKS dan Demokrat. Mereka mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dengan konsep perubahan.
 
Menanggapi penetapan politisi NasDem, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah sepakat untuk segera dilakukan reshuffle kabinet. Bahkan, dia berkelakar jika dirinya menjadi presiden sudah pasti ada reshuffle.
 
"Kalau saya presiden, saya katakan ada, saya bukan presiden, saya enggak berani (reshuffle)," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
 
Kendati demikian, dia menegaskan jika PDI Perjuangan tengah fokus mempersiapkan pileg dan pilpres pada 2024 mendatang. Sehingga, dirinya enggan mengomentari lebih jauh perihal kasus Johnny Plate.
 
"Kami konsen untuk menghadapi pileg dan pilpres. Kami tidak lagi mau mengomentari proses-proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung, KPK, Kepolisian, di APH, kami tidak akan ikut. Kami akan konsern betul bahwa fungsi-fungsi legislatif akan berjalan, pasti pengawasan itu dilakukan," ujarnya.
 
Dorongan Reshuffle
 
Sementara Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah seharusnya melakukan perombakan kabinet atau reshuffel kabinet.
 
"Jika Menkominfo menjadi tersangka, saya rasa secara politis dan tata pemerintahan, Presiden tidak memiliki pilihan lain kecuali me-reshuffle Menkominfo," kata Djarat.
 
Dia menyebut, akan menimbulkan kegaduhan jika Presiden tidak segera melakukan reshuffle kabinet. Bahkan, Drajad meyakini kasus Johnny bakal menggangu kinerja pemerintahan.
 
"Tidak mungkin Presiden mempertahankan Menteri yg berstatus tersangka. Akan banyak kegaduhan publik, dengan publikasi negatif. Tata pemerintahan terganggu karena para birokrat menjadi gamang menjalankan perintah Menteri yang tersangka, kinerja kementerian jadi terganggu," ujarnya.
 
NasDem Legono
 
Partai NasDem pun legowo posisi Menkominfo direshuffle usai Johnny G Plate ditetapkan tersangka. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
 
"Legowo, enggak apa-apa itu kan hak prerogatifnya presiden," kata Sahroni.
 
Sahroni mengungkapkan, Ketua Umum Partai NasDem telah menyatakan tidak mempersoalkan bila kader NasDem didepak dari Kabinet Jokowi.
 
Saat ini, ada 3 Menteri dari NasDem yang duduk di kabinet Jokowi, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
 
"Dari kemarin juga Pak Ketum menyampaikan kalau ada reshuffle enggak apa-apa, tidak ada masalah," ujar Sahroni.
 
Surya Paloh Lapang Dada
 
Sementara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berlapang dada bila Presiden Jokowi me-reshuffle kabinetnya.
 
"Tadi bagaimana dengan Pltnya Bung Jhonny Plate, di-reshuffle-nya, kita terima, kita konsisten karena itu kita katakan kalau itu hak prerogatif Presiden," kata Paloh.
 
Paloh menegaskan pihaknya tak akan mengusulkan nama calon pengganti Plate dari Partai NasDem. Sebab, menurut Paloh, Jokowi yang berwenang penuh menunjuk pengganti Plate.
 
"Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi itu adalah hak prerogatif Presiden," tambah Paloh.
 
Plate Pernah Siap Direshuffle
 
Jauh hari sebelumnya, Plate mengatakan keputusan apapun soal kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi.
 
"Semua partai, kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali, karena itu hak prerogatif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden.," kata Johnny.
 
Johnny juga mengatakan siap bila dicopot dari jabatan Menkominfo. Dia mengaku sebagai pembantu presiden hanya menjalankan perintah Presiden.
 
Akan tetapi, dia menegaskan, NasDem tidak setuju bila dituding mencemari ruang publik dengan isu-isu tidak mendukung Presiden, tidak kompak atau mengganggu stabilitas politik koalisi.
 
Johnny mengajak semua partai koalisi Jokowi ikut membangun soliditas dan gotong royong menghadapi tantangan bangsa ke depan.
 
"Kita bangun itu, soliditas, bangun itu stabilitas politik dan bangun itu kegotongroyongan," tutup Johnny.
Sumber : Merdeka.com