"Menurut
saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus
diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP,
untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa
terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya
nyesel betul, saya nggak legowo lah," ujar Basuki di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Sehari
kemudian, Basuki sempat ditanya kembali soal maksud pernyataan menyesal yang
dia lontarkan. Namun, Basuki tidak menjawab lugas.
Dalam
salah satu kalimat pernyataannya, Basuki mengatakan akan menyampaikan masalah
Tapera ini kepada Presiden.
"Saya
kira mungkin saya orangnya begitu ya, tapi saya akan manut aturan, saya akan
laporkan pada presiden," kata Basuki yang juga Ketua Komite Tapera di
Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/6/2024).
Di sisi
lain, Basuki menilai kegaduhan di masyarakat terkait Tapera muncul karena
persoalan kepercayaan.
Oleh
sebab itu, dia memastikan dana yang dihimpun melalui Tapera tidak digunakan
dalam proyek infrastruktur.
"Kalau
infrastruktur saya jamin apalagi yang dibangun PUPR pasti tidak (pakai dana
Tapera)," tegasnya.
Selain
itu, Basuki menambahkan, program perumahan yang disokong dana APBN adalah
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Pemilikan Rumah
Subsidi Selisih Marjin (KPR SSM), hingga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Mulai
dari 2015 sampai 2024, menurut Basuki PUPR telah menggelontarkan Rp 105 triliun
untuk program perumahan. Angka Rp 105 triliun tersebut, kata Basuki,
diakumulasi berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Itu
semua dihitung Kementerian Keuangan," kata Basuki.
Sumber : detikfinance |
0 Comments