BP Taskin menyebut akan ada perubahan
skema bansos. Ke depan, penyaluran bansos memakai pendekatan pemberdayaan dan
pembangunan. (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
- Pemerintah Indonesia tengah memutar otak dalam
mencarikan pekerjaan untuk pengangguran alias orang miskin usia produktif dan
menampung korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan
Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan akan ada perubahan skema
bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bantuan ke depan bakal disalurkan dengan
pendekatan pemberdayaan dan pembangunan.
"Bagi mereka yang punya kapasitas
produktif, kita arahkan (mendapatkan pekerjaan dan penghasilan)," kata
Budiman dalam Konferensi Pers di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).
"Kementerian Sosial pun sudah
sangat ingin ada banyaknya graduasi. Lulus dari status miskin ekstrem dan
miskin menjadi calon kelas menengah, atau calon wirausaha, atau calon pekerja
upahan," tegasnya.
Ia menekankan pemberian bansos ke
depan bakal lebih spesifik untuk kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak
mampu. Misal, untuk difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta lanjut
usia (lansia).
Budiman mengklaim aspirasi serupa juga
dikantongi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebut masalah
ketenagakerjaan di Indonesia terlalu besar jika hanya diurus Kemnaker.
"Ada persoalan-persoalan teknis
di lapangan, ketika di sebuah industri ada PHK, di sebuah wilayah ada PHK.
Bagaimana menampung orang yang terkena PHK?" beber Budiman soal isi rapat
koordinasi dengan stakeholder terkait.
"Kira-kira Kementerian Desa atau
desa-desa di sekitar pabrik, di kawasan industri yang ada PHK itu, kira-kira
bagaimana desa akan bergerak," sambungnya.
Ia juga mencontohkan kasus lain,
seperti pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Budiman
mengatakan pelaku UMKM mesti diberdayakan, termasuk dalam proyek-proyek jalan
tol.
Anak buah Presiden Prabowo Subianto
itu menyebut UMKM bisa diberi porsi untuk berdagang di rest area sepanjang
jalan tol. Upaya ini diklaim bakal melibatkan Kementerian UMKM.
Sumber : CNN Indonesia
0 Comments