Demo protes DPR di Jakarta yang berlangsung
ricu.@Wildan/detikcom
MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) atau OHCHR memantau aksi unjuk rasa yang diwarnai ricuh di
berbagai wilayah Indonesia. PBB pun menyerukan agar dilakukan investigasi
terkait dugaan pelanggaran HAM di peristiwa tersebut. "Kami
menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua
dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk yang
berkaitan dengan penggunaan kekuatan," kata juru bicara OHCHR, Ravina
Shamdasani, dikutip detikNews dalam pernyataannya, Selasa (2/9/2025). Ia menyebut
PBB juga memantau dengan saksama serangkaian tindak kekerasan di Indonesia
dalam konteks protes atas tunjangan parlemen serta dugaan penggunaan kekuatan
yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan. "Kami
menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik,"
cetusnya. Dalam
pernyataannya, Shamdasani juga mengingatkan bahwa otoritas berwenang harus
menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil
menjaga ketertiban, sesuai dengan norma dan standar internasional, terkait
dengan pengawasan terhadap pertempuran publik. "Seluruh
aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan
hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan
senjata api oleh aparat penegak hukum," imbaunya. Terakhir,
Shamdasani mengingatkan pentingnya agar "media diizinkan untuk melaporkan
peristiwa secara bebas dan independen". Rangkaian
unjuk rasa berujung kericuhan telah memakan korban jiwa di beberapa wilayah
Indonesia. Sedikitnya enam orang kehilangan nyawa dalam berbagai unjuk rasa
yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, hingga Makassar. Para tokoh
mengajak semuanya menahan diri dan menyampaikan pendapat secara damai. Sumber : detiksumut
0 Komentar