Kadis Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
Nizar Aldi/detikSumut.
MAJALAHJURNALIS.Com (Gunungsitoli)
- Sebuah video bernarasikan siswi SMAN
1 Kota Gunungsitoli tidak bisa mengikuti ujian gegara tunggak SPP viral di
media sosial. Kadis Pendidikan Sumut Alexander
Sinulingga pun mengungkap fakta soal hal itu. Dalam video
yang dilihat, Kamis (10/10/2025), terlihat seorang siswi sedang bekerja disebuah
warung. Ia disebut bekerja untuk membantu orangtuanya melunasi tunggakan SPP. "Iya
nggak boleh ujian kata wali kelas kalau belum bayar SPP," kata siswi berinisial
KG tersebut dalam video. Gubernur
Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution mengatakan jika informasi itu betul,
tindakan pihak sekolah tidak bisa dibenarkan. Bobby menegaskan jika sekolah
gratis bakal dimulai tahun ajaran 2026/2027 di Kepulauan Nias. "Nggak
boleh seperti itu, nanti kita cek sekolahnya, yang pasti tidak ada masalah
bayar membayar anak-anak kita tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar
apalagi ujian, makanya mulai tahun depan kita terapkan kegiatan belajar
mengajar di Nias gratis," kata Bobby Nasution di Kantor Gubsu, Jumat
(10/10/2025). Kadis
Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga meluruskan soal informasi yang beredar.
Menurut laporan Kacabdis Pendidikan wilayah Kepulauan Nias, KG, tetap mengikuti
ujian mid semester. "Perlu
kita luruskan dulu informasinya, anak kita tersebut tetap mengikuti ujian, tadi
saya sudah cek dan berkoordinasi langsung dengan Kacabdis, informasi dari
Kacabdis ananda kita tersebut tetap mengikuti ujian, jadi tidak seperti narasi
yang beredar, jadi dari hari pertama ujian sampai hari ini masih mengikuti
ujian mid semester," kata Alexander Sinulingga. SPP di SMAN 1
Kota Gunungsitoli sendiri mencapai Rp 40 ribu per bulan. Tunggakan SPP murid
itu sendiri sudah dilunasi oleh pihak Kacabdis. "Memang
benar ananda kita tersebut sesuai dengan penuturan Kacabdis ini tidak membayar
SPP lah, tapi itu sudah diselesaikan oleh Pak Kacabdis," ujarnya. Alexander
menjelaskan jika KG memang tidak masuk sekolah selama 16 hari sebelum ujian. KG
disebut sakit dan bekerja hingga malam hari. "Sebelum
hari ujian memang yang diberikan Kacabdis ini ada 16 hari tidak masuk sekolah
karena sakit dan informasi yang kita dapat ananda kita ini bekerja juga sampai
malam," jelasnya. Pihak SMAN 1
Kota Gunungsitoli disebut memiliki kesalahan dalam pengelolaan SPP. Alexander
menuturkan jika SPP tidak boleh diwajibkan dan harus memberlakukan subsidi
silang. "Kami
tidak memungkiri ada kesalahan sekolah juga, SPP itu kan sifatnya sumbangan,
sumbangan ini kan tidak boleh dipaksakan, makanya ada siswa yang dikenakan SPP
ada yang tidak dikenakan, jadi ada semacam subsidi silang," ungkapnya. Alexander
menyebutkan jika pihaknya menemukan unsur pelanggaran yang dilakukan Kepala
SMAN 1 Kota Gunungsitoli dalam pengelolaan SPP. Uang SPP itu disebut digunakan
Kepsek untuk membayar tunjangan Wakepsek. "Itu kan
gunanya untuk pendidikan namanya juga sumbangan pendidikan, tapi dari bukti
yang didapat Kacabdis, peruntukannya ini ada untuk oknum ASN, misalnya
tunjangan Wakil Kepala Sekolah, nah ini dia pelanggarannya," sebutnya. Sehingga pihaknya
menonaktifkan Kepala SMAN 1 Kota Gunungsitoli untuk diperiksa terkait temuan
itu. Jika terbukti, maka bakal dicopot permanen. "Inilah
yang akan kami lakukan pemeriksaan, tapi sambil dia diperiksa dia dinonaktifkan
dulu untuk dilakukan pemeriksaan, kalau terbukti baru dia kita copot
permanen," tutupnya. Sumber : detiksumut
0 Komentar