KPK Soroti Dinasti Politik Tambunan di Deli Serdang Lebih dari Dua Dekade Berkuasa

 

MAJALAHJURNALIS.Com (Deliserdang) - Kabupaten Deli Serdang kembali menjadi sorotan publik nasional menyusul dugaan praktik penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan yang melibatkan lingkaran kekuasaan keluarga Tambunan.
 
Dinasti politik yang telah bercokol selama lebih dari 2 dekade ini, sejak tahun 2004, kini tengah diawasi ketat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 
Rangkuman terjadinya Dinasti Politik Tambunan di Deli Serdang terurai redaksi sebagai berikut;
 
Estafet Kekuasaan Lingkaran yang Belum Putus
 
Sejak 2 dekade lalu, tampuk kepemimpinan eksekutif di Deli Serdang secara estafet dipegang oleh keluarga Tambunan, menciptakan pola regenerasi kekuasaan yang menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.
 
Era Amri Tambunan (2004–2014), Menjadi fondasi awal pengaruh keluarga dibirokrasi. Era ini sempat diwarnai catatan kelam kasus korupsi Dinas Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp112 miliar pada tahun 2010, yang memicu tuntutan publik agar keterlibatan bupati diusut.
 
Era Ashari Tambunan (2014–2023). Adik kandung Amri Tambunan ini melanjutkan estafet kekuasaan selama dua periode.
 
Diera ini, pengaruh keluarga meluas hingga ke tingkat regional, di mana anak kandungnya, Adlin Umar Yusri Tambunan, menjatuhkan pilihan politik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai.
 
Era dr. Asri Ludin Tambunan (2025–Sekarang). Putra dari mendiang Amri Tambunan ini resmi menjabat sebagai Bupati Deli Serdang setelah dilantik pada 20 Februari 2025.

 
Sorotan Terkini Konflik Kepentingan dan Pengawasan KPK
 
Kepemimpinan dr. Asri Ludin Tambunan dalam 2 tahun terakhir dipenuhi berbagai kontroversi yang memicu keresahan publik:
 
Skandal Penggunaan Aset Keluarga (Juni 2026): Pemkab Deli Serdang disorot tajam karena rutin mengalokasikan anggaran APBD untuk kegiatan resmi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) ASN di Hotel Berastagi Cottage, Kabupaten Karo sebuah properti bisnis milik keluarga Bupati Asri Ludin Tambunan.
 
Tuntutan Transparansi Proyek: Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) secara masif melakukan aksi unjuk rasa mendesak KPK mengusut dugaan monopoli tender proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
 
Respon Resmi KPK: Menyikapi polemik penggunaan hotel milik keluarga Bupati, KPK secara resmi telah membuka suara dan menegaskan tengah melakukan koordinasi supervisi.
 
Lembaga antirasuah tersebut memantau potensi penyalahgunaan wewenang dan conflict of interest yang terjadi dalam tata kelola anggaran daerah.
 
Bahaya Sistemik Dinasti Politik dan Korupsi Korporasi
 
Pakar dan pengamat hukum kerap memperingatkan bahwa pola dinasti politik menciptakan "lingkaran tertutup" yang sangat rentan terhadap praktik korupsi korporasi, dikutip dari kompas.com, Berdasarkan kajian hukum, sistem ini mempermudah dua modus utama:
 
Pengaturan Tender: Proyek strategis daerah sering kali diarahkan kepada kontraktor atau pihak korporasi yang terafiliasi dengan jaringan keluarga penguasa.
 
Penyaluran Anggaran Berkedok Kegiatan Resmi: Penggunaan dana APBD, seperti biaya Bimtek atau pertemuan dinas, disalurkan ke aset-aset pribadi milik keluarga besar penguasa, yang pada akhirnya memperkaya pemangku kebijakan.
 
Publik Deli Serdang kini menanti langkah konkret penegak hukum untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan bebas dari kepentingan golongan.
 
Masyarakat berharap pengawasan ketat dari KPK dapat menghentikan pola monopoli kekuasaan yang telah berlangsung selama 22 tahun ini demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga Deli Serdang.
Sumber : Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Deli Serdang Bersih.