Terkait Kisruh Tanah di Helvetia, Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan Fasilitasi Perundingan

 

Perwakilan Tim Sekretariat Bersama Mempertahankan NKRI diwakili Sutrisno Ketua Formas PKD Sumut sedang berunding dengan PAPAM Perwakilan PTPN II yang difasilitasi Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan, Sabtu (20/11/2021) sekitar Pukul 16.40 Wib. (Foto tangkap layar, @Majalahjurnalis.com)

MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) - Persoalan tanah terletak di Jalan Karya Ujung Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara memasuki babak baru yakni dilakukannya perundingan antara PTPN II yang diwakili PAPAM dan Tim Sekretariat Bersama Mempertahankan NKRI diwakili Sutrisno Ketua Formas PKD Sumut.

Perundingan itu, kata Fadli Kaukibi, SH, CN Ketua Forum Masyarakat Pendukung Kesultanan Deli Kabupaten Deli Serdang kepada Majalahjurnalis.com, Sabtu (20/11/2021) sekitar pukul 20.00 Wib, dilaksanakan tadi sore sekitar pukul 16.40 Wib dilokasi tanah yang bersengketa. Perundingan itu juga dihadiri Jajaran Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan.

Fadli mengungkapkan kekesalannya karena selama ini telah terjadi intimidasi yang dilakukan oknum TNI dan bersama jajaran oknum dari PTPN II terhadap pihak korban yakni Keluarga /Anak Cucu mantan karyawan pensiunan PTPN II dan bersama Anak Melayu Serdang Serumpun di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sudah berlangsung 4 bulan lamanya.

Persekusi rumah, Musholla warga kontiniu dengan dalih tali asih sesuka hati dengan mengatasnamakan negara.

Saya selaku Ketua Deli Serdang Forum Masyarakat Pendukung Kesultanan Deli yang Juga Juru Bicara Keluarga Turunan Kesultanan Deli yakni dalam Badan Hukum Yayasan Sultan Ma'moen Rasyid menegaskan, ‘Mengutuk Tindakan Oknum TNI yang secara BAR-BAR menakuti-nakuti dan ikut memback-up persekusi Eks Keluarga PTPN II dan Keluarga Anak Melayu di Desa Helvetia  yang berkali-kali menghancurkan bangunan Keluarga Anak Melayu serta Musholla serta medatang-datangi rumah eks karyawan yang katanya Atas Perintah Atasan.

Benarkah DANDIM dan PANGDAM telah memerintahkjan back-up persekusi penghancuran dan menakut-nakuti rakyat?

Perlu diketahui, bahwa Anak Melayu memiliki Alas Hak dan telah membayar Pajak Bumi Bangunan sekitar 5 tahun.

Sementara Pihak PTPN II tidak berani menunjukkan klaim HGU-nya lalu main kekerasan terus.

Harga diri Anak Melayu telah dihinakan oleh PTPN  II dan oknum TNI yang saat penghancuran bangunan dan Musholla Anak Melayu terlihat diduga Cukong mata cipit (Kami tidak mau rasis tapi keluarga anak Melayu telah diinjak injak dan dihinakan).

Ditegaskan Fadli, dalam hal ini Kesultanan Deli dan 8 Suku Serumpun rela menyatu dibawah Bendera Merah Putih dengan puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar Konsensi di Tak Over ke NKRI dan sedikitpun tidak ada Fee/Profit hasil berpuluh tahun yang masuk untuk Kesultanan Deli? Hak Politik Kesultanan Rela diserahkan tanpa ada penghormatan Hak Suara di Legislatif di Pusat maupun Daerah seperti Monarchi dibeberapa negara.

Lalu Sumber Daya Alam juga diserahkan tanpa Profit ke Kesultanan, tapi mengapa sangat tidak beretikanya, tanah Anak Melayu dan bangunan Anak Melayu diobrak-abrik sesukanya.

Belakangan kami dengar Bupati Deli Serdang merekom tanah anak Melayu ke Konglomerat untuk buat Perumahan Mewah Deli Megapolitan.

Naifnya, secuilpun turunan Sultan Ma'moen Rasyid yang berada di Istana Maimun saat ini tidak diperhatikan, tidak mendapatkan secuil tanah Konsensi, justeru direkom pada Timur Asing/ Tionghoa yang leluhurnya Tiongkok, sungguh tak beradat lagi yang sudah dibayar Pajak Bumi Bangunan pula yang diobok-obok.

Sungguh penghinaan bagi kami warga Melayu atas tindakan pemberian rekom dan penghancuran bangunan anak Melayu di Helvetia.

Perundingan itu disaksikan dari kedua belah pihak PTPN II dan warga dan awak media. @Majalahjurnalis.com

Historis Anak Melayu dan 8 Suku Serumpun dengan Kesultanan Deli di Istana Maimun  sama sekali tidak diingat..sungguh kita bangsa berbudaya dan beradat baik budi itu dibalas air tuba.

Mohon Bapak Gubsu, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda serta Bupati Deli Serdang bisa mengingat Historis Melayu. Lihat turunan Melayu di istana Maimun, mereka sangat sopan, mereka tahu leluhurnya telah menyerahkan puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektar area pada NKRI dan berikut melepaskan Hak Politiknya selaku Monarchi dengan wilayah dan rakyatnya.

Tapi sedikitpun mereka tidak menerima Eks Konsensi  leluhurnya tapi mengapa justeru Tionghoa yang leluhurnya Tiongkok yang mendapatkannya?

Kami disuruh Nasionalisme, Patriotisme tapi mengapa begini balasan Perlakuan NKRI pada Kesultanan kami.

“Kami sangat berterimakasi pada Jajaran Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan yang sangat menghormati Anak Melayu dan Memfasilitasi mendudukkan atas tindakan semena-mena pihak PTPN yang beck-up TNI, Humanisme jajaran Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan bahwa terasa meneduhkan hati kami. Saya sebagai Ketua Formad PKD mengucapkan ribuan terimakasih kepada Polri,” ujar Fadli. (TN)