MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta)
-Menko Marves Luhut Binsar
Pandjaitan kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi
Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Penunjukan Luhut di jabatan tersebut ternyata mengundang
respons dari berbagai pihak. Penunjukan Luhut itu didasari Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Perpres Nomor 53 Tahun
2022 itu diteken Jokowi 6 April 2022. Usut punya usut, ternyata posisi Luhut sebagai Ketua Dewan
SDA Nasional ini menggeser posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dengan
demikian, ini sudah kesekian kalinya Luhut menggeser posisi beberapa menteri
Jokowi. Namun ternyata penunjukan ini mengundang polemik. Sejumlah
pihak bahkan mengkritik keputusan Jokowi tapi ada juga yang membela. Fadli Zon Sebut Luhut
Menkosaurus Salah satu yang memberikan pandangan terkait penunjukan ini
yakni Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli menyebut Luhut Binsar
Pandjaitan bak Menkosaurus atau Menteri Koordinator Segala Urusan. "Menko Marinves kelihatannya sangat dipercaya Presiden.
Bahkan ada yang menjuluki Menkosaurus (Menteri Koordinator Segala
Urusan)," kata Fadli Zon saat dihubungi, Sabtu (9/4/2022). Anggota DPR RI dapil Jawa Barat ini melihat Luhut Binsar
Pandjaitan memang memiliki peran sangat sentral di pemerintahan Jokowi. Bahkan,
kata dia, dorongan perpanjangan jabatan Jokowi juga diduga tidak lepas dari
keterlibatan Luhut. "Peran LBP terasa sangat sentral dalam pemerintahan,
ibarat perdana menteri. Bahkan terkesan ia termasuk yang mendorong perpanjangan
atau penambahan masa jabatan Presiden," ucapnya. Meski demikian, Fadli Zon tetap mengkritik pemilihan kembali
Luhut Binsar Pandjaitan mengemban jabatan baru tersebut. Dia mempertanyakan
kinerja Luhut di bidangnya sendiri. "Harusnya sesuai tupoksi saja. Evaluasi juga bisa mudah.
Misalnya, apakah investasi yang digembar-gemborkan memang terealisasi atau
hanya angka-angka semata. Apakah sudah tercapai pembangunan sektor maritim, tol
laut, dan sebagainya. Jangan kebanyakan jabatan tapi hasilnya minimal atau tak ada
sama sekali," ujarnya. Luhut Andalan Jokowi Berbeda dengan Fadli Zon, elit senior PDIP Hendrawan
Supratikno memandang berbeda. Dia berpendapat terpilihnya lagi Luhut menjabat
jabatan baru berarti memperlihatkan betapa diandalkannya Luhut oleh Jokowi. "LBP ini benar-benar jadi kepercayaan dan andalan Pak
Jokowi. Dia motor penggerak utama untuk melakukan penyisiran hambatan
(debottlenecking) dari berbagai program kerja pemerintahan. Stamina dan
kemampuan koordinatifnya sangat menonjol," kata Hendrawan. Hendrawan lantas menyinggung kembali pernyataan Ketua Komisi
III DPR RI Bambang Wuryanto soal Luhut seperti perdana menteri. Tapi di sisi
lain, dia juga mewanti-wanti Luhut agar tahu batasan. "Rekan saya, Mas Pacul (Bambang Wuryanto), menyebut dia
mirip perdana menteri. Punya kewenangan besar, relasinya luas, dan pemecah
masalah (problem solver)," ucapnya. "Pada satu titik pasti ada batasnya. Tapi karena masih
ditambah, artinya dalam penilaian Presiden masih dianggap oke. Untuk tipe
seperti LBP, semakin banyak jabatan yang saling terkait, semakin efektif
tugasnya. Ada lebih banyak kendala yang dipecahkan di bawah rentang
kendalinya," lanjut dia. PD Nilai Marah-marah Jokowi
Sandiwara Namun, keputusan Jokowi menunjuk Luhut ini ternyata juga
mendapat serangan dari Partai Demokrat. Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar
Lakumani menyebut penunjukkan Luhut ini berarti menunjukkan marah-marahnya
Jokowi kepada para menterinya sebuah sandiwara. Awalnya Kamhar menyoroti kemampuan manajerial Jokowi. Dia
menilai ada yang salah dengan kemampuan manajerial Jokowi. "Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi
pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara
manajemen ini salah," kata Kamhar. "Person role overload dan seolah-olah kita memiliki
keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal
banyak dan pasti lebih baik. Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan
manajerial Presiden," sambungnya. Kamhar lantas Kamhar menyinggung perbuatan Luhut mulai dari
polemik big data, dukungan Apdesi, hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat
sidang kabinet. Menurutnya, itu bertolak belakang lantaran Jokowi justru
mengangkat Luhut pada jabatan baru "Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan
sikap Presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap
pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana penundaan pemilu, perpanjangan
masa jabatan presiden, dan penambahan periodisasi presiden di depan
publik," jelasnya. "Penunjukan LBP menjadikan peristiwa marah-marah di
sidang kabinet hanya menjadi sandiwara di siang bolong yang tak lucu.
Marah-marah tanpa hasil. Mungkin Presiden nggak mikir jika itu mendegradasi
kewibawaannya. Penunjukan ini juga menandakan Presiden abai terhadap aspirasi
rakyat dan mahasiswa yang masih terus berdemo, termasuk banyak pihak yang
meminta presiden menertibkan dan bertindak tegas untuk memberi sanksi terhadap
pembantunya yang menjadi penyebab kegaduhan politik termasuk LBP,"
lanjutnya. PKS Sebut Jokowi Kian Lemah Serupa dengan Partai Demokrat, PKS juga menyerang keputusan
Jokowi. PKS menilai keputusan Jokowi tidak sehat dan membuat Jokowi semakin
terlihat lemah dengan kembali memberikan jabatan kepada Luhut. "Ini tidak sehat. Dalam sistem presidensial, kekuasaan
mutlak di tangan presiden. Presiden sendiri menegaskan tidak ada visi-misi
menteri, termasuk menko. Adanya visi-misi Presiden," kata Ketua DPP PKS
Mardani Ali Sera. Kemudian, Mardani menilai Luhut yang menduduki banyak jabatan
justru dapat merusak ritme hingga solidaritas kementerian. Sebab, menurutnya,
setiap kementerian telah memiliki tupoksi dan fokus masing-masing. "Semua kekuasaan kementerian itu punya tupoksi dan fokus
masing-masing. Adanya satu menteri yang terlihat masuk ke banyak kementerian
bisa merusak ritme kerja dan merusak solidaritas," ucapnya. Selain itu, anggota Komisi II DPR RI ini menyebut penunjukan
kembali Luhut di jabatan lainnya semakin menunjukkan lemahnya Jokowi. Lebih
dari itu, dia menyebut ada kecenderungan one man show dengan kembali menunjuk
Luhut ke dalam jabatan lainnya di pemerintahan. "Kian membentuk kesan Presiden yang lemah. Secara
manajemen bisa saja, tapi tidak membangun soliditas tim. Kecenderungan one man
show tidak sehat bagi organisasi," ujarnya. Sumber : detiknews.com
.jpg)
0 Komentar