Puluhan
peserta PPPK saat aksi di Polda Sumut. (Finta Rahyuni/detikSumut)
MAJALAHJURNALIS.Com (Medan) – Belum usai kasus di Mandailing Natal (Madina) terkait
suap seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang melipatkan
Kadis Pendidikan dan menyeret sejumlah pejabat teras di Penyabungan Mandailing
Natal .
Kini puluhan
guru yang merupakan peserta seleksi PPPK 2023 di Kabupaten Langkat terkuak dan menggelar
aksi di Polda Sumut di Medan. Mereka meminta dugaan kecurangan seleksi PPPK
segera diusut dan tangkap aktornya dibalik kasus ini.
"Hari
ini LBH Medan, KontraS serta guru menyampaikan aspirasinya untuk minta
penegakan hukum dan keadilan di Polda Sumut terkait dengan adanya kecurangan
PPPK di Kabupaten Langkat dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK
2023," kata Direktur LBH Medan Irvan Saputra selaku pendamping hukum para
guru, Rabu (24/1/2024).
Koordinator
KontraS Sumut Rahmat Muhammad mengatakan ada sekitar 203 peserta PPPK yang
diduga menjadi korban kecurangan itu. Pihaknya mengidentifikasi ada tiga bentuk
kecurangan yang terjadi dalam proses seleksi PPPK itu.
Pertama,
maladministratif. Rahmat mengaku kesepakatan soal Seleksi Kompetensi Teknis
Tambahan (SKTT) yang awalnya disampaikan tidak sesuai.
"Jadi,
dia dari proses seleksi itu tidak sesuai dengan pengumuman awal yang mereka
sampaikan di awal itu tidak ada SKTT. Lalu, kemudian ada masuk sistem SKTT, itu
kami anggap ada maladministrasi di situ," kata Rahmat.
"Kemudian,
indikasi suap itu kita dapatkan beberapa bukti laporan yang kita dengar bukan
hanya dari satu pihak tapi juga dapatkan bentuk screenshoot adanya penerimaan
atau pengembalian uang sebesar hampir Rp 80 juta. Yang ketiga adalah KKN, ada
mekanisme orang dalam untuk meloloskan orang tertentu," sambungnya.
Siti
Faradila, salah seorang guru yang ikut aksi tersebut mengaku proses SKTT itu
tidak transparan. Bahkan, kata Siti, ada peserta yang bukan guru tapi
dinyatakan lulus di PPPK guru tersebut.
"MenpanRB
pernah berkata yang bisa ikut seleksi PPPK itu yang sudah mengabdi selama tiga
tahun. Ternyata di Kabupaten Langkat ada yang baru dua bulan sudah bisa ikut
serta dalam seleksi PPPK. Ada yang bukan jurusan pendidikan malah lulus, dia
ikut seleksi PPPK guru, padahal dia bukan seorang guru dan tidak pernah
mengajar di sekolah itu. Itulah yang kami katakan diduga guru siluman,"
ujarnya.
Pantauan
detikSumut, ada sekitar 30 orang yang ikut aksi di Polda Sumut. Mereka
mengenakan baju berwarna hitam sebagai bentuk berkabung atas pendidikan di
Kabupaten Langkat.
Para guru
tersebut turut berorasi sambil melakukan adegan bersujud dan menangis, memohon
pihak kepolisian agar mengusut dugaan kecurangan seleksi PPPK itu.
Sumber : detiksumut
0 Comments