Jaga Stabilitas Kamtibmas, Polda Papua Tengah Berencana Tambah Batalyon Brimob

 

Polda Papua Tengah berencana melakukan penambahan batalyon Brimob ketiga untuk memperkuat pengamanan di wilayahnya yang rawan konflik, guna menjaga stabilitas kamtibmas.@AntaraNews

MAJALAHJURNALIS.Com (Papua Tengah) - Polda Papua Tengah berencana menambah satu batalyon Brigade Mobil (Brimob) Polri. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengamanan di wilayah tersebut yang kerap menghadapi tantangan keamanan. Penambahan ini akan menjadi batalyon ketiga yang dimiliki oleh Polda Papua Tengah.
 
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, mengungkapkan rencana strategis ini di Timika pada Minggu (16/11/2025). Keputusan ini didasari oleh tingginya tingkat gangguan keamanan di berbagai daerah di Papua Tengah. Kehadiran personel Brimob sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kamtibmas.
 
Saat ini, Polda Papua Tengah telah memiliki dua batalyon Brimob, yakni Batalyon A di Nabire dan Batalyon B di Timika. Penambahan ini diharapkan dapat mempercepat respons dan dukungan bagi Polres-Polres setempat. Ini penting untuk menghadapi konflik, terutama yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
 
Pentingnya Peningkatan Kekuatan Brimob di Papua Tengah
 
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Alfred Papare, menegaskan bahwa penambahan satu batalyon Brimob baru sangat krusial. Wilayah Papua Tengah masih menghadapi tingkat gangguan keamanan yang cukup tinggi, terutama dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Keberadaan pasukan Brimob yang lebih banyak diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
 
Personel Brimob yang baru ini nantinya akan disebar untuk memperkuat semua Polres di wilayah Papua Tengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki dukungan keamanan yang memadai. Peningkatan kekuatan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi masyarakat.
 
Alfred Papare juga mengakui bahwa konflik berkelanjutan di beberapa daerah telah menghambat program pembangunan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan di wilayah pedalaman. Penambahan personel Brimob diharapkan dapat mengurangi ancaman ini dan memungkinkan pembangunan berjalan lancar.
 
Optimalisasi Respons dan Dukungan Keamanan
 
Dengan adanya penambahan pasukan Brimob di Papua Tengah, diharapkan pergerakan pasukan untuk membantu Polres-Polres saat terjadi konflik akan jauh lebih cepat. Sebelumnya, ketika batalyon masih di bawah kendali Polda Papua induk, prosedur pergerakan pasukan sedikit terhambat. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan situasi darurat di lapangan.
 
Kapolda menjelaskan bahwa prosedur yang harus diikuti saat masih bergabung dengan Polda induk memperlambat respons. Kini, dengan Batalyon Brimob Nabire dan Timika secara resmi diserahkan kepada Polda Papua Tengah, koordinasi menjadi lebih efisien. Optimalisasi ini sangat penting untuk penanganan cepat terhadap gangguan keamanan.
 
Penyerahan resmi batalyon ini juga ditandai dengan pengukuhan lambang (dhuaja) baru untuk Satuan Brimob Polda Papua Tengah. Lambang tersebut diberi nama "Satya Ingga Mumaiga" yang berarti "Setia Hingga Akhir". Simbol ini mencerminkan komitmen Brimob dalam menjaga keamanan di provinsi baru ini.
 
Tantangan Keamanan di Provinsi Papua Tengah
 
Provinsi Papua Tengah baru terbentuk sekitar bulan November 2022, dengan markas komando berada di Nabire. Sejak pembentukannya, wilayah ini terus menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kompleks. Beberapa daerah masih sangat rawan konflik, terutama akibat gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau kelompok separatis bersenjata Papua.
 
Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Dogiyai adalah contoh wilayah yang sering menjadi target serangan KKB. Konflik di daerah-daerah ini seringkali mengakibatkan korban jiwa dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini memerlukan kehadiran pasukan keamanan yang kuat dan responsif.
 
Kehadiran tambahan batalyon Brimob diharapkan dapat memberikan efek deterensi yang signifikan. Peningkatan jumlah personel dan fasilitas akan memungkinkan operasi keamanan yang lebih efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi warga dan mendukung program pembangunan pemerintah.
Sumber : Merdeka.com