Demi Pemulihan Aceh, Solidaritas Sumut dan Sumbar Hibahkan Dana Sebesar Rp 287 Miliar

 

Foto.@dok. Kemendagri

MAJALAHJURNALIS.Com  (Jakarta) - Soliditas antardaerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menguat. Pemerintah daerah di Sumut dan Sumbar turut memberikan dukungan kepada Aceh melalui hibah antardaerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) guna membantu proses pemulihan pascabencana.
 
Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumbar turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Sebelumnya, 8 pemerintah daerah di Sumut telah lebih dulu menyalurkan dukungan serupa.
 
Adapun total hibah yang terkumpul dari pemerintah daerah di Sumbar mencapai Rp 27 miliar. Dukungan ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Kota Padang sebesar Rp 5 miliar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp 3 miliar. Kemudian, sejumlah kabupaten/kota lainnya dengan kontribusi bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.
 
Sebelumnya, total hibah antardaerah dari Sumut mencapai Rp 260 miliar. Dengan demikian, total hibah dihimpun dari kedua provinsi mencapai Rp 287 miliar. Dana ini akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih terdampak berat bencana hidrometeorologi.
 
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian mengatakan mekanisme hibah antar daerah ini merupakan bentuk gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
 
"Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

 
Hal ini disampaikannya pada gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
 
Ia mengungkapkan pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan dan mengembalikan TKD dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema tersebut memberikan ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampaknya untuk membantu daerah dengan kondisi pemulihan yang lebih berat.
 
Tito mengatakan saat ini sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor.
 
Oleh karena itu, kata Tito, percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan.
 
"Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana," tambahnya.
 
Tito menegaskan Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran.
 
Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Sumber : detiknews