Ganjar Minta DPR Bentuk Pansus RUU Pemilu Terkait Wacana Pilkada Tanpa Wakil

 

Politikus PDIP Ganjar Pranowo dorong DPR bentuk pansus untuk bahas revisi UU Pemilu.@CNN Indonesia/Thohirin,

MAJALAHJURNALIS.Com (Jakarta) - Politikus PDIP Ganjar Pranowo mendorong agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 
Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons usulan pemilihan kepala daerah tanpa wakil yang tengah mencuat di DPR. Menurut Ganjar, ada banyak isu dalam pemilu maupun pilkada sehingga DPR harus segera memulai pembahasan.
 
"Sebaiknya segera dibentuk Pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif," katanya saat dihubungi, Kamis (6/8/2026).
 
Ganjar menjabarkan, saat ini setidaknya ada tujuh isu dalam wacana revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Pertama, soal sistem pemilu yang meliputi desain pemilu lokal dan nasional, keserentakan, hingga sistem proporsionalitas.

Kedua, soal ambang batas pencalonan dalam pemilihan presiden (pilpres). Ketiga, sistem legislatif menyangkut ambang batas parlemen, penataan daerah pemilihan, hingga konversi kursi.
 
Keempat, sistem pilkada, menyangkut ambang batas pencalonan, hingga penjadwalan. Kelima, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Keenam, integritas pemilu menyangkut politik uang dan netralitas aparat.

Ketujuh, asas representatif menyangkut keterwakilan perempuan, representasi daerah dan kelompok rentan, dan akses politik bagi penyandang disabilitas.
 
"Begitu banyaknya isu, maka perlu segera dilakukan pembahasan. Sehingga pembahasan tidak parsial," kata Ganjar.
 
Sementara itu di Komisi II DPR, isu perubahan dalam sistem pilkada diatur dalam UU Pilkada yang terpisah dari UU Pemilu. Dari keduanya, hanya UU Pemilu yang kini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
 
Namun, isu mengenai perubahan sistem pilkada terus didorong sejumlah pihak. Setelah wacana pilkada lewat DPRD, kini muncul wacana pilkada tanpa wakil yang didorong anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin.
 
"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," ujar Khozin.
Sumber: CNN Indonesia